🧾 Pemerintah Deregulasi Kebijakan Impor & Kemudahan Berusaha
Photo by: Stockbit Snips
Daily Market Performance 🚀
 IHSG |  Foreign Flow |  Kurs USD/IDR |  Gold |
| 6.881 -0,49% | -Rp1,23 triliun | 16.242 +0,27% | 3.355 +0,16% |
 Oil |  Coal |  CPO |  Nickel |
| 67,9 +1,10% | 114,1 +0,62% | 4.063 +2,39% | 15.206 -0,06% |
👋 Stockbitor!
Kementerian Perdagangan resmi menerbitkan sejumlah peraturan dalam rangka deregulasi kebijakan impor dan kemudahan berusaha. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan bahwa langkah ini sejalan dengan proses aksesi Indonesia ke OECD, negosiasi Indonesia European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU–CEPA), dan perundingan dengan AS terkait non–tariff barrier.
Deregulasi Kebijakan Impor
Secara teknis, Kementerian Perdagangan mencabut Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 36 Tahun 2023 jo. Nomor 8 Tahun 2024 dan mengubahnya dengan penerbitan Permendag Nomor 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, dan 24 Tahun 2025.
Menteri Perdagangan, Budi Susanto, mengatakan bahwa terdapat 4 kelompok barang prioritas yang direlaksasi [lihat tabel]. Budi juga menyebut bahwa paket deregulasi ini merupakan paket pertama dan dapat diikuti oleh paket kedua.
Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan, Anggito Abimanyu, mengatakan bahwa langkah deregulasi ini akan didukung dengan pengawasan impor yang lebih cepat dan terintegrasi dengan sistem. Pihaknya juga akan melakukan percepatan durasi penerapan tarif remedi (perlindungan) terhadap produk tertentu dari 40 hari menjadi 14 hari.
Deregulasi Kebijakan Kemudahan Berusaha
Kementerian Perdagangan juga mempermudah pemilik waralaba melalui penerbitan Permendag Nomor 25 Tahun 2025. Melalui peraturan ini, pemilik waralaba dapat mulai beroperasi meski pemerintah daerah belum menerbitkan izin dalam kurun waktu 5 hari sejak pengajuan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW). Sebelumnya, pemilik waralaba perlu menunggu penerbitan STPW sebelum melakukan kegiatan usaha.
Key Takeaway
Berdasarkan regulasi existing, importir terkait perlu mendapatkan persetujuan impor (PI) yang umumnya memiliki masa berlaku hingga 1 tahun. Oleh karena itu, relaksasi impor dengan menghapus kebutuhan PI berpotensi memberikan kemudahan dan fleksibilitas bagi importir.
📶 TOWR Berencana Rights Issue di Harga Premium
- $TOWR: Sarana Menara Nusantara berencana menggelar rights issue hingga ~8,1 miliar saham baru dengan harga pelaksanaan 680 rupiah per lembar, rasio 619:100, dan efek dilusi hingga 13,91%. Harga pelaksanaan ini lebih tinggi +24% dari harga saham TOWR per Rabu (2/7). Potensi raihan dana dari aksi korporasi ini mencapai ~5,5 triliun rupiah, yang ditujukan untuk suntikan modal kepada anak usaha, PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo), guna membayar seluruh dan/atau sebagian pokok utang. PT Dwimuria Investama Andalan menyatakan akan menjadi pembeli siaga, sementara pengendali perseroan – PT Sapta Adhikari Investama – tidak akan melaksanakan haknya. Setelah rights issue, kepemilikan PT Dwimuria Investama Andalan di TOWR berpotensi naik dari 8,33% menjadi 20,86%. Periode perdagangan rights berlangsung pada 14–18 Juli 2025.
- $NOBU: Pemegang saham Bank Nationalnobu, Star Pacific ($LPLI), menjual ~384,5 juta (5,14%) saham NOBU dengan harga 1.110 rupiah per lembar pada 26 Juni 2025, lebih tinggi +67% dibandingkan harga saham NOBU per Rabu (2/7) di level 665 rupiah per saham. Total nilai transaksi mencapai ~427 miliar rupiah. Setelah transaksi ini, kepemilikan LPLI di NOBU turun dari 13,45% menjadi 8,31%. Sebelumnya, NOBU mengumumkan bahwa sejumlah pemegang saham perseroan – termasuk LPLI – telah mendivestasikan total 40% saham NOBU ke Hanwha Life Insurance Co. Ltd. Rencana divestasi ini telah diumumkan sejak Januari 2025.
- $PGEO: Pertamina Geothermal Energy mengumumkan telah memulai operasi komersial pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) Lumut Balai unit 2 di Sumatera Selatan. Unit PLTP tersebut memiliki kapasitas sebesar 55 MW, sehingga total kapasitas di Lumut Balai saat ini mencapai 110 MW. Dengan tambahan tersebut, PGEO kini mengelola kapasitas terpasang sebesar 727,5 MW dari 6 wilayah operasi.
- $MINA: Sanurhasta Mitra berencana menggelar rights issue hingga ~3,3 miliar saham baru dengan harga pelaksanaan 50 rupiah per lembar, rasio 2:1, dan efek dilusi hingga 33,33%. Potensi raihan dana dari aksi korporasi ini mencapai ~164,1 miliar rupiah, yang akan digunakan untuk modal kerja perseroan dan anak usaha. Pengendali perseroan, Hapsoro, akan melaksanakan seluruh haknya serta berkomitmen untuk mengambil dan melaksanakan hak yang diterima dari PT Basis Utama Prima. Setelah aksi korporasi ini, kepemilikan langsung Hapsoro di MINA berpotensi meningkat dari 4,44% menjadi 19,68%. Periode perdagangan dan pelaksanaan rights akan berlangsung pada 14–25 Juli 2025.
- $KRYA: Bangun Karya Perkasa Jaya mengumumkan bahwa pemegang saham perseroan – yang terdiri dari PT Bangun Karya Artha Lestari, Hok Gwan (Dharmo Budiono), Brigitta Notoatmodjo, dan Pramana Budihardjo – tengah menjalani proses negosiasi penjualan saham KRYA kepada Rich Step International Ltd. Nilai transaksi belum diumumkan. Setelah transaksi ini rampung, Rich Step Internasional Ltd. akan menjadi pengendali baru perseroan. KRYA menjelaskan bahwa rencana pengambilalihan saham ini ditujukan untuk pengembangan usaha perseroan.
- $DEWA: Pemegang saham Darma Henwa, PT Madhani Talatah Nusantara, menjual ~666,7 juta saham DEWA pada 19 Juni 2025 dengan harga yang tidak diumumkan. DEWA menjelaskan bahwa perseroan tidak mengetahui tujuan transaksi ini. Setelah transaksi ini, kepemilikan PT Madhani Talatah Nusantara di DEWA turun dari 23,59% menjadi 21,96%. Sebelumnya, PT Madhani Talatah Nusantara juga sempat menjual ~493 juta (1,22%) saham DEWA dengan harga 75 rupiah per saham pada April 2025.
Top Gainer 🔥
 $TOWR |  $LSIP |  $HEAL |  $SSIA |
| +11,34% | +5,88% | +3,53% | +3,27% |
Top Loser 🤕
 $ADMR |  $ARTO |  $BRPT |  $PTRO |
| -6,09% | -5,25% | -4,53% | -4,03% |
🔥 Hal lain yang lagi hot yang perlu kamu ketahui…
- Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengatakan bahwa realisasi pendapatan negara pada 1H25 hanya mencapai 1.201,8 triliun rupiah (-9% YoY), hanya setara 40% target APBN 2025 dan menandai capaian terendah dalam 3 tahun terakhir. Sebagai perbandingan, realisasi pendapatan negara pada 1H24 setara 47% target APBN 2024, pada 1H23 setara 57% target APBN 2023, dan pada 1H22 setara 59% target APBN 2022. Sri Mulyani menjelaskan bahwa penurunan ini disebabkan oleh melemahnya harga komoditas, pengalihan dividen BUMN ke BPI Danantara, serta pembatalan implementasi PPN 12%.
- Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, mengatakan bahwa pemerintah berencana untuk memangkas durasi kuota pertambangan (rencana kerja dan anggaran biaya/RKAB) dari 3 tahun menjadi 1 tahun. Langkah ini ditujukan untuk meningkatkan tata kelola di sektor pertambangan serta sebagai upaya untuk mengendalikan pasokan batu bara dan bijih dengan lebih baik. Sebelumnya, RKAB ditetapkan per tahun, tetapi pemerintah mengubahnya menjadi 3 tahun sekali pada 2023 dengan tujuan kemudahan birokrasi.
- RUU pemotongan pajak dan belanja negara senilai 3,3 triliun dolar AS yang diusulkan Presiden AS, Donald Trump, telah disahkan oleh Senat AS pada Selasa (1/7). Sebelumnya, DPR AS telah meloloskan RUU tersebut pada 22 Mei 2025 dan saat ini RUU tersebut akan kembali ke DPR untuk persetujuan final pasca–amandemen dari Senat AS. Jika disetujui oleh DPR AS, RUU ini akan memberikan pemotongan pajak sebesar 4,5 triliun dolar AS dan pemangkasan belanja negara sebesar 1,2 triliun dolar AS.
- Kementerian ESDM telah menerbitkan Peraturan Menteri ESDM No. 14/2025 untuk menarik investasi dari penyedia teknologi pengeboran minyak guna meningkatkan produksi dari sumur existing. Berdasarkan kebijakan baru tersebut, operator blok migas akan diizinkan untuk bermitra dengan penyedia teknologi guna meningkatkan produksi dari sumur atau ladang lama atau idle, yang seringkali kurang menjadi fokus operator karena lebih mengutamakan sumur baru yang lebih ekonomis. Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, mengatakan bahwa pemerintah telah mengidentifikasi sekitar 2.500 sumur dan lebih dari 100 ladang atau struktur yang dapat dibuka oleh operator untuk bermitra dengan penyedia teknologi.
- Bloomberg melaporkan bahwa PT Pertamina dan anak usahanya, PT Pertamina International Shipping, tengah mencari pinjaman luar negeri sekitar 700 juta dolar AS dengan tenor sekitar 10 tahun untuk pembangunan kapal. Narasumber Bloomberg menyebut bahwa rincian kesepakatan tersebut dapat berubah karena pembahasan dengan pemberi pinjaman masih dalam tahap awal.
- Bumi Resources ($BUMI) mengumumkan bahwa Yingbin Ian He dan Jinping Ma telah mengajukan pengunduran diri dari jabatannya masing–masing sebagai direktur dan komisaris perseroan.
🙋♂️ Scalping, Day Trading, Swing Trading: Mana yang Paling Efektif?
"Pada akhirnya, strategi yang efektif adalah strategi yang sesuai dengan dirimu, bukan yang paling populer di media sosial." – Stockbiz8
Kutipan menarik dari komunitas Stockbit minggu ini
Di dunia trading, ada banyak gaya atau pendekatan yang bisa dipilih trader untuk masuk ke pasar. Tiga yang paling sering dibahas adalah scalping, day trading, dan swing trading. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan, serta cocok untuk karakter trader yang berbeda-beda. Semua bergantung pada tujuan, modal, waktu luang, dan psikologi masing-masing orang. Lantas yang jadi pertanyaannya, mana yang paling efektif? Temukan jawaban selengkapnya pada tulisan Stockbiz8 berikut ini!
0 komentar:
Posting Komentar